By Admin Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap setelah menerima bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp20 miliar. Sekretaris Daerah Kayong Utara Erwin Sudrajat menyebut dana tersebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah pada 9 September 2026.
Penggunaan bantuan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ. Karena Kayong Utara berada dalam kondisi tanggap darurat, anggaran dicatat melalui Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme pembebanan langsung agar kebutuhan di lapangan dapat ditangani lebih cepat dan tetap sesuai aturan.
Status darurat bencana asap telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 345/BPBD/IX/2026 tertanggal 3 September 2026. Pemerintah daerah kemudian menerbitkan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 pada 14 September 2026. Erwin menegaskan seluruh tahapan administratif telah dipenuhi sehingga penggunaan dana memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bantuan difokuskan pada delapan kelompok kebutuhan. Cakupannya antara lain operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut, operasional posko pengungsian, pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang mengalami ISPA, pengadaan sarana pemadaman, bantuan kesehatan, insentif petugas pemadaman, logistik bagi Masyarakat Peduli Api dan relawan, serta pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar.
Usulan kegiatan dari BPBD, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, serta Satuan Polisi Pamong Praja telah direviu Inspektorat Kabupaten. Pemesanan alat pelindung diri, pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, motor trail, masker, vitamin, obat-obatan, dan oksigen portabel juga telah dilakukan untuk mempercepat respons.
Erwin mengajak TNI, Polri, Manggala Agni, ASN, BPBD, KPH, relawan, dan Masyarakat Peduli Api memperkuat kolaborasi. Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan memerlukan kerja bersama seluruh unsur.